KUNJUNGAN STUDY KE PURA MANGKUNEGARAN

PURA MANGKUNEGARAN














Disusun oleh Kelompok 5:
1. Sri Handhina Y (M0508021)
2. Eska Sebayu Rian Putra (M0508039)
3. Noor Fitriana Hastuti (M0508059)
4. Adhike Noviyani (M0508079)
5. Elvin Kusuma Putra (M0508101)
6. Noviana Eka P (M0508111)



JURUSAN ILMU KOMPUTER
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2009


Sejarah Singkat Mangkunegaran

Praja Mangkunagaran (atau Mangkunegaran) dibentuk berdasarkan Perjanjian Salatiga yang ditandatangani pada tahun 1757 sebagai solusi atas perlawanan yang dilakukan Raden Mas Said (atau Pangeran Sambernyawa, kelak menjadi Mangkunagara I) terhadap Sunan Pakubuwana III. Raden Mas Said mendapat wilayah yang mencakup sebagian dari bekas Mataram sisi sebelah timur, berdasarkan Perjanjian Giyanti (1755). Jumlah wilayah ini secara relatif adalah 49% wilayah Kasunanan Surakarta setelah tahun 1830 pada berakhirnya Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Wilayah itu kini mencakup bagian utara Kota Surakarta (Kecamatan Banjarsari, Surakarta), seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar, seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri, dan sebagian dari wilayah Kecamatan Ngawen dan Semin di Kabupaten Gunung Kidul.
Penguasa Mangkunegaran, berdasarkan perjanjian pembentukannya, berhak menyandang gelar Pangeran (secara formal disebut Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Arya, mirip dengan F├╝rst di Jerman) tetapi tidak berhak menyandang gelar Sunan atau pun Sultan. Status yang berbeda ini tercermin dalam beberapa tradisi yang masih berlaku hingga sekarang, seperti jumlah penari bedaya yang tujuh, bukan sembilan seperti pada Kasunanan Surakarta. Setelah kemerdekaan Indonesia, Mangkunegara VIII (penguasa pada waktu itu) menyatakan bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Secara tradisional penguasanya disebut Mangkunagara (baca: 'Mangkunagoro'). Raden Mas Said merupakan Mangkunagara I. Saat ini yang memegang kekuasaan adalah Mangkunagara IX. Penguasa Mangkunegaran berkedudukan di Pura Mangkunegaran, yang terletak di Kota Surakarta.
Para penguasa Mangkune-garan tidak dimakamkan di Astana Imogiri melainkan di Astana Mangadeg dan Astana Girilayu, yang terletak di lereng Gunung Lawu. Perkecualian adalah lokasi makam dari Mangkunegara VI, yang dimakamkan di tempat tersendiri.
Warna resmi Mangkunagaran adalah hijau dan kuning emas serta dijuluki "pareanom" ('padi muda'), yang dapat dilihat pada lambang, bendera, pataka, serta sindur yang dikenakan abdi dalem atau kerabat istana.
Banyak masyarakat salah menyebut pura mangkunegaran dengan nama kraton mangkunegaraan. Sebenarnya mangkunegaran adalah sebuah pura bukan merupakan kraton. Karena, mangkunegaraan hanyalah tempat tinggal pangeran dan tidak ada singgasana raja disana. Kraton Mangkunegaran didirikan oleh RM. Said pada tahun 1725.

Halaman depan mangkunegaran

Dalam kunjungan kami ke Mangkunegaran, kami dipandu oleh seorang guide yang memang bertugas di sana. Untuk masuk ke dalam, kami diharuskan membayar Rp 2500 di bagian respsionis.
Komplek Mangkunegaran terbagi menjadi 5 bagian, halaman depan, pendopo agung, paringgitan, museum, balewarni, dan balepeni. Halaman depan berupa lapangan yang di tengahnya terdapat kolam ikan yang kondisinya kurang terawat.


Pendopo Agung


Pendopo ini didirikan pada tahun 1804. Saat masuk pendopo, banyak benda-benda kuno yang kami temui, ada patung harimau berlapis kuningan, lampu yang sangat kuno tapi tidak begitu terawatt karena banyak sarang burung diatasnya, langit-langit pendopo yang begitu artistic, dan . Kemudian yang juga sangat menarik perhatian adalah tiang pendopo.


Ada mitos mengatakan barang siapa yang tangannya sampai memeluk tiang utama di pendopo (ada 4 tiang terbesar dan berada di tengah-tengah pendopo) maka keinginannya akan tercapai. Percaya atau tidak, itu adalah mitos kuno yang merupakan bagian dari sejarah.
Kembali ke benda kuno tadi, di Pendopo terdapat gamelan-gamelan yang langka dan umurnya sudah tua, antara lain gamelan yaitu gamelan Kyai Seton, gamelan Kanyut Mesem, dan gamelan Lipur Sari, yang masing-masing dimain-kan pada saat-saat tertentu. Gamelan Kyai Seton berumur 3 abad. Gamelan ini ditabuh sebagai simbol kehormatan. Gamelan Kyai Kanyut Mesem adalah gamelan paling tua karena telah berumur 4,5 abad. Gamelan yang merupakan peninggalan kerajaan Demak ini ditabuh setiap Sabtu Pond an berfungsi untuk mengiringi tari-tari pusaka dan sakral. Gambar di samping adalah gambar kenong dari gamelan Lipur Sari. Gamelan ini ditabuh setiap hari Rabu untuk mengiringi anak-anak yang berlatih tari dan menyindhen.

PARINGGITAN



Setelah kami dipandu oleh guide di bagian Pendopo Agung, kami di bawa ke Paringgitan. Di Paringgitan, kami tidak boleh mengenakan spatu dan sandal, dengan kata lain, sepatu dan sandal harus kami lepas. Paringgitan meru-pakan bangunan yang berada di sebelah Utara Pendopo Agung. Sebenarnya Paringgitan ini berbentuk seperti teras joglo, maka dari itu Paringgitan sering digunakan sebagai tempat pertunjukkan wayang kulit.

Museum
Pura Mangkunegaran juga memiliki museum yang terletak di sebelah utara Paringgitan. Di dalam museum ini kami dilarang merokok, memakai sandal atau sepatu, dan juga memotret, karena itulah kami tidak memiliki foto tentang museum Mangkunegaran.
Di dalam museum tersebut, terdapat senjata pusaka, perhiasan dan pernak-pernik yang terbuat dari emas, dan arca-arca Budha serta guci-guci Cina.


Balewarni


Balewarni merupakan ruangan / tempat bagi para putri keturunan Mangkunegaran. Pada gambar di samping merupakan ruangan utama Balewarni. di bagian sampingnya terdapat beberapa kamar yang merupakan kamar putri. Di sana juga terdapat foto-foto keluarga mangkunegaran yang dipajang di meja di salah satu sudut Balewarni.





Balepeni


Balepeni merupakan tempat bagi para putra mangkunegaran. Berbeda dengan di Balewarni, di Balepeni kami dilarang masuk karena alasan privasi keluarga mangkune-garan. Sehingga kami hanya dapat memotret jalan menuju Balepeni-nya seperti gambar di samping.







Ruang Keluarga


Ruang keluarga terlihat seperti singgasana raja, namun bukanlah singgasana raja karena di Mangkunegaran tidak terdapat singgasana raja. Ruang keluarga ini digunakan sebagai ruang pertemuan keluarga-keluarga Mangkunegaran, misalnya ketika sedang ada rapat atau permasalahan yang perlu dibahas oleh semua anggota keluarga.
Lingga dan Yoni
Lingga dan Yoni ini terletak di halaman dalam di dekat ruang keluarga. Pada gambar di samping, batu yang berbentuk silinder itu merupakan Yoni yang melambangkan laki-laki, sedangkan yang berada di bawahnya dan terdapat cekungan merupakan Lingga, yang menggambarkan permpuan.


Benda Antik dari Luar Negri



Benda-benda antic dari luar negri ini dipajang di sebuah bengunan di sebelah Barat Balewarni. Berdasarkan cerita guide, benda-benda ini merupakan benda-benda yang dibawa oleh Mangkunegaran IV ketika dia sedang pergi ke negera lain seperti Italia dan China, atau juga karena pertukaran cinderamata dengan kerajaan lain dari negara lain.





Bangunan Bagian Museum


Teman kami berfoto dengan latar belakang sebuah bangunan. Bangunan ini masih menjadi bagian museum yang kita sebut di awal tadi. Pernak-pernik, perhiasan dan uang koin kuno berada di dalam museum tersebut.







Tempat Tinggal para Abdi Dalem


Para Abdi dalem bertempat tinggal di sekitar komplek kavallery dan artillery. Tempat ini dulunya digunakan sebagai gudang senjata dan kuda-kuda terlatih. Letak gudang ini berada di luar, tepatnya di lapangan dekat gerbang masuk sebelah Selatan Mangkunegaran. Bengunan ini terlihat kurang terawat karena memang sudah tua umurnya.





Sanggar Tari Soerya Soemirat


Di Mangkunegaran juga terdapat sanggar tari yang bernama sanggar tari Soerya Soemirat. Sanggar tari ini tidak hanya diperuntukkan bagi anak-anak, melainkan juga para remaja putra dan putri yang tertarik dengan tari.
Mereka biasa berlatih di sebuah bangunan joglo sebelah Timur Mangkunegaran (lewat pintu Timur).
Tidak hanya tari tradisional, tari modern atau yang lebih dikenal dengan sebutan “Modern Dance” juga dilatihkan di sana. Seperti terlihat pada gambar di samping, para remaja putri sedang berlatih dengan dipandu oleh seorang guru yang hampir seumuran dengan mereka.





Batik di Bagian Resepsionis
Di bagian resepsionis, selain terdapat para pegawai, di sana juga terdapat benda-benda unik dan kreatif yang bersifat tradisional. Benda-benda seperti misalnya batik dipajang di dekat pintu masuk resepsionis.



Berfoto Sebelum Pulang
Sebelum mengakhiri study lapang di Mangkunegaran, kami berfoto-foto terlebih dahulu bersama teman-teman. Seperti terlihat pada gambar di samping, kami berfoto di dekat kolam halaman depan Mangkunegaran dengan latar belakang bangunan yang digunakan sebagai tempat resepsionis.
Dengan demikian, kami merasa hal yang kami perlukan di sana sudah kami peroleh sehingga kami memutuskan untuk segera pulang.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

POLITIK DAN STRATEGI (*TUGAS PKN GW*...BEEEEH..)

Makalah Politik dan Strategi

PERKEMBANGAN DAN FENOMENA POLITIK
DI NEGARA INDONESIA



Disusun oleh Kelompok 5:
1. Sri Handhina Y (M0508021)
2. Eska Sebayu Rian Putra (M0508039)
3. Noor Fitriana Hastuti (M0508059)
4. Adhike Noviyani (M0508079)
5. Elvin Kusuma Putra (M0508111)



JURUSAN ILMU KOMPUTER
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
2009


PENDAHULUAN

Indonesia menuangkan politik nasionalnya dalam bentuk GBHN karena GBHN yang merupakan kepanjangan dari Garis-garis Besar Haluan Negara adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu di tetapkan oleh MPR untuk lima tahun guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
Agar perencanaan pelaksanaan politik dan strategi dapat berjalan dengan baik maka harus dirumuskan dan dilakukan pemikiran-pemikiran strategis yang akan digunakan. Pemikiran strategis adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi perkembangan keadaan lingkungan yang dapat mempengaruhi bahkan mengganggu pelaksanaan strategi nasional, umumnya dilakukan Telaah Strategi atau suatu kajian terhadap pelaksanaan strategi yang akan dilaksanakan dengan selalu memperhatikan berbagai kecenderungan. Juga dilakukan Perkiraan Strategi yaitu suatu analisis terhadap berbagai kemungkinan perkembangan keadaan dan lingkungan, pengembangan sasaran alternatif, cara bertindak yang ditempuh, analisis kemampuanh yang dimiliki dan pengaruhnya, serta batas waktu berlakunya penilaian terhadap pelaksanaan strategi.
Wawasan strategi harus mengacu pada tiga hal penting, di antaranya adalah Melihat jauh ke depan; pencapaian kondisi yang lebih baik di masa mendatang. Itulah alasan mengapa kita harus mampu mendahului dan mengestimasi permasalahan yang akan timbul, mampu membuat desain yang tepat, dan menggunakan teknologi masa depan. Terpadu komprehensif integral; strategi dijadikan kajian dari konsep yang mencakup permasalahan yang memerlukan pemecahan secara utuh menyeluruh. Gran strategy dilaksanakan melalui bidang ilmu politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, baik lintas sektor maupun lintas disiplin. Memperhatikan dimensi ruang dan waktu; pendekatan ruang dilakukan karena strategi akan berhasil bila didukung oleh lingkungan sosial budaya dimana strategi dan manajemen tersebut di operasionalkan, sedangkan pendekatan waktu sangat fluktuatif terhadap perubahan dan ketidakpastian kondisi yang berkembang sehingga strategi tersebut dapat bersifat temporer dan kontemporer.
Mekanisme penyususunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden/ Mandatris MPR. Dalam melaksanakan tugasnya Presiden dibantu oleh lembaga-lembaga tinggi negara lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinatif, seperti Dewan Stabilitas Ekonomi, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional,dll. Selanjutnya proses penyusunan politik dan strategi nasional ditingkat ini dilakukan setelah presiden menerima GBHN, kemudian menyusun program kabinet dan memilih para menteri yang akan melaksanakan program kabinet tersebut. Program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat politik nasional yang digariskan oleh presiden. Jika politik nasional ditetapkan oleh Presiden/Mandataris MPR, maka strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen sesuai dengan bidangnya atas petunjuk presiden.
Di tingkat infrastruktur, penyusunan politik dan strategi nasional merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh rakyat Indonesia dalam rangka pelaksanaan strategi nasional yang meliputi bidang hukum, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, maka penyelenggaraan negara harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan apa yang menjadi keinginan rakyat Indonesia sebagai sasaran sektoralnya. Peranan masyarakat dalam turut mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan oleh MPR maupun yang dilaksanakan oleh Presiden/Mandataris sangat besar.

Permasalahan
1. Tingginya angka golput dalam pemilu maupun pilkada di beberapa daerah.
2. Kurangnya komunikasi politik antara pemerintah dan warga negara Indonesia.

LANDASAN POLITIK DALAM UUD 1945 DAN GBHN

Amandemen atas UUD 1945 telah meletakkan landasan yang kokoh bagi perjalanan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita sebagai arah dari strategi pembangunan politik nasional untuk mewujudkan tatanan politik menuju ke arah yang lebih demokratis dan berkeadilan. Setelah empat kali mengalami perubahan, masing-masing pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002, Undang-undang Dasar negara kita menentukan bahwa institusi-institusi kenegaraan sebagai subyek hanya dibedakan satu sama lain atas dasar pembagian fungsi dan kewenangan. Perubahan terhadap Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat telah memperkuat posisi dan kedudukan dari lembaga-lembaga negara yang melaksanakan tiga kekuasaan dalam penyelenggaraan negara, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif dan kekuasaan legislatif. Lembaga-lembaga yang diatur dalam UUD 1945 (amandemen) baik MPR, DPR, DPD, BPK, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkama Agung, Mahkama Konstitusi dan Komisi Yudisial ditempatkan sebagai lembaga-lembaga yang sederajat dan saling mengimbangi satu sama lain.

Konsep geopolitik yang dikenal sebagai Wawasan Nusantara bertujuan menjamin kesatuan wilayah beserta segala isi dan aspek kehidupan nasionalnya. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu cara pandang dan sikap Bangsa Indonesia yang beruang lingkup kepentingan nasional berlandaskan Pancasila tentang diri dan lingkungannya serta tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam dan dinamis, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah Indonesia yang tetap menghargai dan menghormati kebhinnekaan dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan tujuan nasional. Maka dalam aktualisasi konsepsi Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia, harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 termasuk paradigma nasional lainnya


SEJARAH PERUBAHAN FENOMENA KULTUR POLITIK
KE ERA REFORMASI

Setelah melewati masa orde baru,Indonesia dikatakan seperti lahir kembali,beralih ke sebuah jaman baru,jaman reformasi dan demokrasi.
Dengan tujuan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meneruskan cita-cita reformasi dan demokratisasi di seluruh aspek, maka perubahan perlu dikhususkan pada aspek bidang budaya (kultur) dan bidang politik kaum Cendekiawan Pertahanan yakni dari kalangan militer maupun sipil. Perubahan kultur politik dari masa orde baru menuju era reformasi antara lain sebagai berikut:
o Paradigma baru dari Politik Militer sebenarnya merupakan paradigma politik menduduki, namun diubah menjadi mempengaruhi. Yaitu dengan ikut serta mengisi kegiatan di bidang lain secara terbuka dan demokratis.
o Pengaruh demokratisasi dalam kurun waktu masa pemerintahan tahun 2000-2004 mengalami perubahan/amandemen UUD 1945. Yang dikhawatirkan akan menghilangkan jati diri (essensi) bangsa Indonesia serta krisis yuridiksi terhadap landasan idiil, konstitusionil, visionil, konseptionil serta operasional paradigma nasional Indonesia, yang mampu mengikis nilai-nilai historis, kultur dan politik luar negeri yang bebas dan aktif di segala bidang, serta mengganggu stabilitas ketahanan nasional di Indonesia.
o Orde baru tidak dimaksudkan untuk mempersiapkan lapisan pemimpin, tapi yang mereka perlukan adalah para ahli cerdas, tapi tanpa visi. Maka cukup dengan peralatan birokrasi dan kawalan militer, efisiensi politik dapat dipertahankan begitu lama.
o Pendidikan kewarganegaraan adalah kurikulum yang aneh bagi sistem politik orde baru. Karena itu, sewaktu kita berebut keluar dari rumah orde baru, kita sebetulnya masih buta huruf dalam soal demokrasi. Memang interupsi otoritanimisme selama periode demokrasi terpimpin dan orde baru telah mengubur kenangan pendek kultur politik plural di dasawarsa awal setelah kemerdekaan, setidak-tidaknya sampai pemilu 1955. Dalam periode itu, kultur politik sepenuh-penuhnya diusap kembali oleh daya inersia budaya politk Jawa yang hosmis (semua yang ada di jagat raya) dan sentralistis, sehingga dinamika politik nyaris tak terasa. Gegap gempitanya pemilu 1971, sebagai upaya kalangan cendekiawan pertahanan untuk menyebarkan ideologi modernisasi sebagai soko guru pembangunan nasional melalui Golkar, juga tidak mengubah kultur politik menjadi dinamis.
o Sebaliknya, ideologi “Ratu Adil” tetap beredar dalam bawah sadar politik publik. Ideologi “Ratu Adil” bukan mengajarkan oposisi, melainkan kepasrahan yang nyaris fatal. Partai Komunis Indonesia sebagai contoh fatal sesungguhnya tidak cuma di-tumpas oleh militer, tapi lebih oleh kepasrahan para pengikutnya yang menyadari bahwa takdir selalu mendahului niat. Kini, bila beban pembaruan itu hendak kembali dijatuhkan kepundak kalangan cendikiawan, pengulangan historis itu agaknya harus diperiksa lebih dulu dalam skema baru kebudayaan dan politik.
o Pluralisasi profesi dan intensifikasi kultur bisnis dalam masyarakat telah menempatkan politik dalam urutan normal perjalan karir individu. Politik tidak lagi dilihat sebagai “dens ex machina” yang siap mengubah nasib orang, tetapi sebagai suatu profesi baru yang harus dititi secara profesional juga. Di samping itu, terjadi retradisionalisasi politik pada sebagian kalangan cendikiawan, yaitu aktivitas pendasaran aspirasi publik pada nilai-nilai komersial yang partikelir (swasta) sifatnya.
o Mendayagunakan Transmisi kebudayaan dunia yang telah dipercepat oleh teknologi informasi untuk memperkuat basis awal demokrasi, yaitu dengan rasionalitas dan pluralitas.
o Penguatan kembali identitas-identitas lokal (local truths) yang sedang menjadi fenomena arus balik kebudayaan global. Dan itu berarti ada tantangan dialektis baru bagi demokrasi. Ketegangan kebudayaan itu,akan menjadi faktor krusial bagi semua obsesi yang hendak membawa kembali golongan cendikiawan pertahanan kedalam dunia politik. Tapi pesimisme hari-hari ini tentang nasib demokrasi sebetulnya tidak terletak pada ketergantungan historis kita pada kalangan cendikiawan pertahanan, tapi lebih pada ketidakmampuan para pemimpin dalam memelihara bibit awal demokrasi itu sendiri.

POLITIK DI ERA REFORMASI

Kemajuan proses reformasi politik yang telah dilalui dalam kurun waktu enam tahun terakhir ini masih dirasakan lambat dan belum memenuhi harapan rakyat. Belum mengakarnya perubahan kelembagaan dan demokrasi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan kendala utama berjalan lambatnya proses demokratisasi di Indonesia. Perubahan yang lamban ini dapat dipahami dengan masih mudanya usia demokrasi di Indonesia yang selama ini baru mencapai tahap infrastruktur demokrasi dengan berbagai kelemahannya. Konsistensi dalam menerapkan berbagai penyempurnaan dan penguatan struktur politik dan proses institusionalisasi nilai-nilai demokratis menjadi kunci keberhasilan proses awal reformasi politik ke depan.
Proses reformasi yang berjalan lambat juga terjadi dalam pembangunan hukum. Meskipun beberapa kemajuan dicapai di bidang hukum, masih banyak didapati produk hukum yang tidak sejalan satu dengan lainnya. Di samping itu juga masih terdapat produk hukum yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan keadaan sehingga menimbulkan stagnasi dan resistensi di dalam penerapannya. Sementara itu terjadi peningkatan apatisme masyarakat terhadap penegakan hukum yang dianggap telah meninggalkan nilai-nilai keadilan, diskriminatif, serta kehilangan impartialitas di dalam menangani berbagai kasus. Akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap penegakan hukum berada pada tahap yang memprihatinkan dan dapat menjauhkan dari upaya untuk mewujudkan supremasi hukum. Selanjutnya rendahnya tingkat kesejahteraan aparatur hukum telah menjadi pembenaran terjadinya korupsi. Kondisi ini berpengaruh buruk terhadap upaya pembangunan hukum sehingga penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan secara penuh.
Reformasi birokrasi juga belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Memasuki tahun ke tujuh sejak reformasi digulirkan, perbaikan birokrasi pemerintah belum memperlihatkan kemajuan yang berarti. Ini tercermin dari masih tingginya penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), tidak efisiennya organisasi pemerintahan di pusat dan daerah, rendahnya kualitas pelayanan publik, dan lemahnya fungsi lembaga pengawasan.
Peran birokrasi yang profesional, yang mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi terpenuhinya kebutuhan masyarakat agar masyarakat mampu melakukan kegiatan lainnya secara mandiri belum nampak. Sementara itu masyarakat sangat mengharapkan pengurangan penyalahgunaan kewenangan serta peningkatan mutu layanan publik yang masih rendah. Tingginya KKN di lingkungan aparatur negara dan rendahnya mutu pelayanan publik telah mengakibatkan semakin hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Persoalan lainnya adalah sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang lemah dengan kompetensi sumber daya aparatur yang rendah. Lemahnya sistem administrasi publik ini telah berakibat pada menurunnya daya saing nasional dalam kompetisi regional maupun internasional. Selain itu masih banyaknya peraturan perundangan yang tumpah tindih berdampak tidak optimalnya mutu pelayanan kepada masyarakat.

BENTUK PARTISIPASI POLITIK

1. PEMILU
Penyelenggaraan pemilu tahun 2004 diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang pemilu sebagai wujud pelaksanaan Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 (Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan berdasarkan UUD). Pemilu dilaksanakan dengan asas luber jurdil. Tujuan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPR provinsi, dan DPR kabupaten/kota. Menurut UU No. 12 Tahun 2003 jumlah anggota DPR ditetapkan sebanyak 550 orang, jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang, sebanyak-benyaknya 120 orang, dan jumlah anggota DPRD kabupaten/kota sekurang-kurangnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 45 orang.
Pemilu merupakan wujud pelaksanaandemokrasi pancasila dalam kehidupan bernegara. Karena itu kita sebagai bangsa Indonesia secara moral berkewajiban untuk ikut melaksanakannya. Hal itu berarti kita telah melaksanakan dan melestarikan demokrasi pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejarah telah membuktikan bahwa sejak kemerdekaan RI secaras aktif, Pasal 28 UUD 1945 yang enegaskan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya”. Dengan demikian kita ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu yang berarti telah melaksanakan amanat pasal 28 UUD 1945.
Landasan pemilu di Indonesia:
1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Landasan Operasional :
a. Ketetapan MPR No. III/MPR/1998
b. UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
c. UU N0. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu
Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan pelaksanaan UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2 bahwa “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan berdasarkan UUD”, dalam negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila. Pemilu hendaknya dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat secara aktif yang berasaskan luber dan jurdil.

Golput dalam Pemilu
Keengganan masyarakat mengikuti pemilu tak selamanya menunjukkan penurunan demokrasi, karena keengganan itu di samping muncul akibat apatisme publik pada partai politik, bisa juga karena semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat bahwa partisipasi politik tidak selamanya, bahkan tidak harus melalui aktivitas pemilu.
Menurut ilmuwan politik dari Universitas George Mason Amerika Serikat, Robert P Clark, pastisipasi politik selain melalui aktivitas elektoral (pemilu) juga bias melalui lobi, aktivitas organisasional (nonparpol), kontak individual dengan pejabat publik, dan bahkan kekerasan dalam arti upaya mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara melukai fisik seseorang atau merusak properti milik pemerintah.
Dengan demikian menurut Clark, ada banyak pilihan untuk ikut berpartisipasi dalam proses politik yang demokratis. Baginya, pilihan untuk ikut atau tidak ikut pemilu merupakan bentuk ekspresi dari hak-hak politik yang sama sekali tak mengganggu kualitas demokrasi. Artinya, kalaupun misalnya jumlah golput benar-benar meningkat, hal itu bukan berarti sama dengan merosotnya partisipasi politik demokratis. Ikut pemilu hanya merupakan slah satu pilihan saja dari beberapa pilihan proses politik demokratis.
Hasil penelitian Kenneth Prewitt dan Sidney Verba (1993:185) menunjukkan, ada beberapa hal yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam politik. Hal yang paling pokok adalah :
1. Tingkat pendidikan
2. Income (penghasilan)
3. Ras dan etnisitas
4. Jenis kelamin
5. Usia.
Ada kecenderungan, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula tingkat pertisipasinya dalam politik. Demikian juga dalam hal tingkat penghasilan. Sementara dari sisi ras dan etnissitas, mereka yang cenderung terpinggirkan (seperti kulit hitam di AS) memiliki tingkat apatisme politik yang lebih tinggi. Dari sisi jenis kelamin, pria relative lebih tinggi partisipasinya dibandingkan dengan wanita. Dan dari sisi usia, tingkat pertisipasi yang tinggi terjadi pada usia muda dan tua (partisipasi yang rendah terjadi pada usia tengah baya)
Akan tetapi secara umum, menurut Prewitt dan Verba, tingkat pendidikan merupakan factor yang paling signifikan mempengaruhi tingkat partisipasi politik. Namun sekali lagi, pengertian partisipasi politik di sini bukan semata keikutsertaan dalam pemilu atau memilih pejabat negara. Artinya, meningkatnya angka golput itu merupakan tanda meningkatnya daya kritis masyarakat terhadap partai politik.

2. PEMBANGUNAN
Politik pembangunan nasional dan manajemen nasional. Tujuan politik bangsa Indonesia telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.


Makna Pembangunan Nasional
Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.
Tujuan pembangunan nasional itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia.

Manajemen Nasional
Manajemen nasional pada dasarnya merupakan sebuah sistem, sehingga lebih tepat jika kita menggunakan istilah “sistem manajemen nasional”. Orientasinya adalah pada penemuan dan pengenalan (identifikasi) faktor-faktor strategis serta menyeluruh dan terpadu. Pada dasarnya sistem manajemen nasional merupakan perpaduan antara tata nilai, struktur, dan proses untuk mencapai kehematan, daya guna, dan hasil guna sebesar mungkin dalam menggunakan sumber dana dan daya nasional demi mencapai tujuan nasional.
a. Unsur, Struktur, dan Proses
Unsur-unsur utama sistem manajemen nasional dalam bidang ketatanegaraan meliputi:
1). Negara sebagai “organisasi kekausaan” mempunyai hak dan peranan atas pemilikan, pengaturan, dan pelayanan yang diperlakukan dalam mewujudkan cita-cita bangsa.
2). Bangsa Indonesia sebagai unsur “Pemilik Negara” berperan dalam menentukan sistem nilai dan arah/haluan/kebijak-sanaan negara yang digunakan sebagai landasan dan pedoman bagi penyelenggaraan fungsi-fungsi negara.
3). Pemerintah sebagai unsur “Manajer atau Penguasa” berperan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerin-tahan umum dan pembangunan kearah cita-cita bangsa dan kelangsungan serta pertumbuhan negara.
4). Masyarakat adalah unsur “Penunjang dan Pemakai” yang berperan sebagai kontributor, penerima, dan konsumen bagi berbagai hasil kegiatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan tersebut di atas.
Sejalan dengan pokok pikiran di atas, unsur-unsur utama SISMENNAS tersebut secara struktural tersusun atas emapt tatanan (setting). Yang dilihat dari dalam ke luar adalah Tata Laksana Pemerintahan (TLP), Tata Administrasi Negara (TAN), Tata Politik Nasional (TPN), dan Tata Kehidupan Masyrakat (TKM).
b. Fungsi Sistem Manajemen Nasional
SISMENNAS memiliki fungsi pokok “pemasyarakatan politik” Hal ini berarti segenap usaha dan kegiatan SISMENNAS diarahkan kepada penjaminan hak dan penertiban kewajiban rakyat. Hak rakyat pada pokoknya adalah terpenuhinya berbaai kepentingan, sedangkan kewajiban rakyat pada pokoknya adalah keikutsertaaan dan tanggung jawab atas terbentuknya situasi dan kondisi kewarganegaraan yang baik.

Dalam proses Arus Masuk terdapat dua fungsi, yaitu pengenalan kepentingan dan pemilihan kepemimpinan. Sedangkan pada aspek Arus Keluar, SISMENNAS diharapkan menghasilkan:
1. Aturan, norma, patokan, pedoman, dan lain-lain, yang secara singkat dapat disebut kebijaksanaan umum.
2. Penyelenggaraan, penerapan, penegakan, maupun pelaksanaan berbagai kebijaksanaan nasional.
3. Penyelesaian segala macam perselisihan, pelanggaran, dan penyelewengan yang timbul sehubungan dengan kebijaksanaan umum serta program tersebut dalam rangka pemeliharaan tertib hukum.

3. OTONOMI DAERAH
Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu wujud politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi terbatas bagi daerah propinsi dan otonomi luas bagi daerah Kabupaten/Kota. Perbedaan Undang-undang yang lama dan yang baru ialah:
1. Undang-undang yang lama, titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat (central government looking).
2. Undang-undang yang baru, titik pandang kewenangannya dimulai dari daerah (local government looking).

Kewenangan Daerah
1. Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, kewenagan daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.
2.Kewenangan bidang lain, meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro.
3. Bentuk dan susunan pemerintahan daerah,
a. DPRD sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah sebagai eksekutif daerah dibentuk di daerah.
b.DPRD sebagai lwmbaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahanauntukmelaksanakan demokrasi
1). Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
2). Memilih anggota Majelis Permusawartan Prakyat dari urusan Daerah.
3). Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
4. Membentuk peraturan daerah bersama gubernur, Bupati atas Wali Kota.
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama gubernur, Bupati, Walikota.
6. Mengawasi pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pelaksanaan APBD, kebijakan daerah, pelaksanaan kerja sama internasional di daerah, dan menampung serta menindak-lanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.

Implementasi Politik dan Strategi Nasional yang Mencakup Bidang-bidang Pembangunan Nasional
1. Visi dan Misi GBHN 1999-2004
Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Implementasi Polstranas di Bidang Hukum
3. Implementasi Polstranas di Bidang Ekonomi
4. Implementasi Polstranas di Bidang Politik
a. Politik Dalam Negeri.
b. Politik Luar Negeri.
c. Penyelenggaraan Negara.
d. Komunikasi, Informasi, dan Media Massa.
e. Agama.
f. Pendidikan.
5. Implementasi di Bidang Sosial dan Budaya
a. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
b. Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata.
c. Kedudukan dan Peranan Perempuan.
d. Pemuda dan Olahraga.
e. Pembangunan Daerah.
f. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
6. Implementasi di Bidang Pertahanan dan Keamanan
a. Kaidah Pelaksanaan.
b. Keberhasilan Politik dan Strategi Nasional.
PEMBAHASAN

Perlunya komunikasi politik
Komunikasi politik merupakan salah satu input dari system politik, yang menggambarkan proses informasi-informasi politik. Komunikasi politik di asumsikan sebagai system politik itu hidup dan dinamis. Komunikasi politik mempersembahkan semua kegiatan dari system politik, sehingga aspirasi dan kepentingan dikonversikan menjadi berbagai kebijaksanaan.
Komunikasi ditinjau dari perspektif merupakan suatu proses yang menyatu dengan fenomena politik. Walaupun secara teoretis, komunikasi bukan semata-mata hanya sebagai akibat dari fenomena politik. Hal ini dibuktikan dari beberapa hasil studi komunikasi terhadap perilaku pemilihan umum di masyarakat.
Beberapa pendapat seperti Toffler, Naisbiett, cukup memberikan alasan menempatkan fenomena komunikasi sebagai variable bebas. Hal ini ditunjukan dengan banyak kejadian mengenai perilaku yang terstrukturkan oleh opini public di media massa. Seorang kepalapemerintahan hampir tidak terlepas dari pertimbangan opini pers, bahkan pers dapat menjadi sumber penyulut mundurnya seorang menteri/perdana menteri yang terlibat skandal suap atau pelecehan seksual.
Komunikasi sebagai salah satu fungsi input system politik sudah banyak yang ditinggalkan. Karena komunikasi politik merambah mulai dari input~proses transformasi~sampai output system politik (bagaikan darah dalam tunbuh); mengalirkan pesan-pesan politik berupa tuntutan, protes, dan duklungan ke jantung (pusat) pemrosesan system politik dan hasil pemrosesan itu tersimpul dalam fungsi-fungsi output yang dialirkan kembali olehkomunikasi politik yang selanjutnya menjadi umpan balik system politik.
Selain komunikasi politik menghubungkan semua bagian dari system politik, dapat pula menentukan kualitas tanggapan dari system politik itu sendiri. Apabila komunikasi itu berjalan itu berjalan dengan lancar, wajar, dan sehat maka akan meningkatkan kualitas responsive yang tinggi terhadap perkembangan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta tuntutan perubahan zaman.
Penerapan system politik yang demokratis, pada Negara-negara yang sudah maju ipteknya akan menempatkan komunikasoi politik pada posisi yang penting. Hal itu Karena dengan komunikasi politik akan mampu memelihara dan meningkatkan kualitas kehandalan suatu system politik yang sudah mapan. Selain itu, komunikasi politik akan mampu memelihara dan mengembangkan budaya politik yang berlaku dan telah menjadi landaasan yang mantap dari system politik yang mapan dan handal.
Unsure-unsur dalam komunikasi pada umumnya terdiri dari komunikator, komunikan, pesan(message), media, tujuan, efek, dan sumber komunikasi. Kesemua unsure itu berada pada dua struktur politik yakni infrastruktur dan suprastruktur politik. Kerangka di atas, tidak lagi mengansumsikan bahwa komunikasi semata-mata sebagi alat (tool) untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.
Pentingnya pendidikan politik dan kewarganegaraan
Pendidikan politik belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan secara lebih merata, berkualitas dan terjangkau, yang antara lain ditunjukkan oleh masih tingginya penduduk buta aksara, rendahnya cakupan layanan pendidikan bagi anak usia dini, serta masih rendahnya partisipasi pendidikan terutama untuk jenjang pendidikan menengah pertama sampai dengan pendidikan tinggi, dengan kesenjangan yang masih cukup tinggi antarkelompok masyarakat seperti antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara
penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara penduduk di perkotaan dan perdesaan, dan antardaerah. Sebagian penduduk tidak dapat menjangkau biaya pendidikan yang dirasakan masih mahal dan pendidikan juga dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat sehingga pendidikan belum dinilai sebagai bentuk investasi. Di samping itu fasilitas pelayanan pendidikan khususnya untuk jenjang pendidikan menengah pertama ke atas belum tersedia secara merata khususnya di daerah terpencil dan kepulauan sehingga menyebabkan sulitnya anak-anak terutama anak perempuan untuk mengakses layanan pendidikan.
Fasilitas pendidikan dan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa juga belum tersedia secara memadai. Sementara itu kualitas pendidikan juga masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan peserta didik dan pembangunan, yang terutama disebabkan oleh kurang dan belum meratanya pendidik dan tenaga kependidikan baik secara kuantitas maupun kualitas, belum memadainya ketersediaan fasilitas belajar terutama buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan, dan belum berjalannya sistem kontrol dan jaminan kualitas pendidikan. Di samping itu sistem pengelolaan pendidikan juga belum sepenuhnya efektif dan efisien yang antara lain ditunjukkan oleh belum optimalnya pelaksanaan desentralisasi pendidikan, belum berjalannya sistem pengawasan pendidikan, dan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk partisipasinya dalam Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah. Kualitas angkatan kerja masih didominasi oleh angkatan kerja lulusan SD kebawah. Pada saat yang sama meningkatnya jumlah angkatan kerja lulusan SLTA dan perguruan tinggi tidak diimbangi oleh meningkatnya ketersediaan kesempatan kerja yang sesuai yang pada gilirannya meningkatkan jumlah penganggur terdidik.

KESIMPULAN

1. Hal yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam politik:
a. Tingkat pendidikan
b. Income (penghasilan)
c. Ras dan etnisitas
d. Jenis kelamin
e. Usia
2. Tidak ada perubahan dalam pembangunan nasional setelah pergantian dari orde baru ke era reformasi. Hal ini bukan hanya dipengaruhi oleh system pemerintahan yang dipakai, tetapi juga dipengaruhi oleh elit politik pemegang kekuasaan.
3. Komunikasi politik merupakan salah satu input dari system politik, yang menggambarkan proses informasi-informasi politik. Komunikasi politik di asumsikan sebagai system politik itu hidup dan dinamis. Komunikasi politik mempersembahkan semua kegiatan dari system politik, sehingga aspirasi dan kepentingan dikonversikan menjadi berbagai kebijaksanaan.


SARAN

1. Dalam pemilu maupun pilkada, memilih lebih baik daripada tidak memilih karena kita harus memilih pemimpin yang memiliki kelebihan dibanding yang lain untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia.
2. Pembangunan sebaiknya dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah dan juga masyarakat, hal ini akan membuat rencana pembangunan dapat tersusun dengan baik.
3. Perlu adanya peningkatan komunikasi politik antara pemerintah dan warga negara, sehingga aspirasi dan kepentingan bersama dapat diwujudkan dan ditindak lanjuti, dan kebijakan dapat dibuat dan disetujui semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Suardi, dkk. 2005. Kewarganegaraan Menuju Masyarakat Madani. Jakarta: Yudhistira.
Tim MGMP kewarganegaraan. 2004. Kewarganegaraan. Solo: CV. Pustaka Mulia.
Budiyanto.2004.Kewarganegaraan Untuk SMA Kelas XI.Jakarta:Erlangga.
South East Asian and Pacific Conference of Jurist, Bang-kok, 1965.
Kepemimpinan Pemerintah di Indonesia, S. Pamudji, Jakarta, Bumi Aksara, 1995
Tempo edisi 12-19, Jakarta, 2001
Kompas, Jakarta, 14 Agustus 2001
Warta Dephan RI, Jakarta, Januari-Februari 2002
KBBI, Jakarta, 1999
buletinlitbang@dephan.go.id
d.wikipedia.org/wiki/POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
www.POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL.com
www.wordpress.com
www.Searchthetail.com

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS